Menghukum untuk Mendidik, Bukan untuk Melampiaskan

Opini & Refleksi

Menghukum untuk Mendidik, Bukan untuk Melampiaskan

Serial MENJADI GURU, Bagian IV Pedagogi Relasional: Mendidik dengan Hati dan Akal Budi

Hukuman dalam pendidikan seharusnya membantu peserta didik memahami kesalahan dan memperbaiki perilaku, bukan menjadi sarana pelampiasan kemarahan guru. Melalui pendekatan pedagogi relasional, konsekuensi perlu diberikan secara adil, proporsional, dan berkaitan dengan pelanggaran. Guru juga perlu mengendalikan emosi, memahami situasi peserta didik, serta membuka kesempatan untuk berubah. Bagi calon guru, kemampuan menegakkan disiplin tanpa kehilangan kepedulian merupakan bagian penting dari tanggung jawab pedagogis dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Suatu hari, dalam sebuah perkuliahan di STK St. Yakobus Merauke, seorang mahasiswa kedapatan tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan sejak pertemuan sebelumnya. Dosen menanyakan alasan keterlambatan pengumpulan tugas itu. Mahasiswa tersebut menjawab singkat bahwa ia belum sempat menyelesaikannya.

Dosen merasa kecewa. Tugas sudah diberikan jauh hari, petunjuk pengerjaan sudah dijelaskan, dan mahasiswa telah diberi kesempatan. Dengan nada kesal, dosen meminta mahasiswa itu berdiri dan menyampaikan di depan kelas bahwa dirinya tidak bertanggung jawab. Beberapa mahasiswa terdiam. Ada yang menunduk, ada pula yang memperhatikan dengan canggung.

Dosen berharap kejadian itu menjadi pelajaran bagi mahasiswa lain. Namun, setelah perkuliahan, mahasiswa yang bersangkutan tidak segera menemui dosen untuk membicarakan tugasnya. Ia justru semakin menjauh dan tidak banyak terlibat dalam diskusi berikutnya.

Tentu, mahasiswa tetap harus bertanggung jawab atas tugasnya. Tidak mengerjakan tugas bukan sesuatu yang dapat dibiarkan begitu saja. Namun, peristiwa tersebut menyisakan pertanyaan: apakah hukuman yang diberikan benar-benar membantu mahasiswa memperbaiki perilakunya, atau justru menjadi cara untuk melampiaskan kekecewaan dosen?

Dalam pendidikan, perbedaan antara kedua hal itu penting. Sebab, hukuman yang dimaksudkan untuk mendidik seharusnya membuka jalan perubahan, bukan menutup ruang komunikasi.

Pertanyaan: Mengapa Hukuman Sering Berubah Menjadi Pelampiasan?

Ketika peserta didik melanggar aturan, guru dapat merasa kecewa, marah, atau kehilangan kesabaran. Perasaan itu manusiawi. Guru juga memiliki keterbatasan dan menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan tugasnya. Namun, persoalan muncul ketika emosi mengambil alih pertimbangan pedagogis.

Hukuman kemudian diberikan bukan berdasarkan tujuan pendidikan, melainkan berdasarkan tingkat kejengkelan guru. Kesalahan kecil dapat ditanggapi secara berlebihan. Peserta didik yang melakukan pelanggaran berulang kali dianggap tidak bisa dibina. Bahkan, hukuman kadang digunakan untuk menunjukkan siapa yang memiliki kuasa di dalam kelas.

Mengapa praktik seperti ini dapat terjadi? Salah satunya karena hukuman sering dipahami sebagai cara tercepat untuk mengendalikan perilaku. Ketika kelas gaduh, guru ingin segera menciptakan ketenangan. Ketika tugas tidak dikumpulkan, guru ingin segera menunjukkan konsekuensinya. Ketika aturan dilanggar, guru merasa perlu memperlihatkan kewibawaannya.

Padahal, ketenangan yang tercipta karena ketakutan belum tentu menunjukkan kesadaran. Peserta didik mungkin berhenti melanggar karena takut dihukum, bukan karena memahami tanggung jawabnya. Mereka belajar menghindari hukuman, tetapi belum tentu belajar memperbaiki diri.

Refleksi Pedagogis: Konsekuensi Harus Memiliki Tujuan Pendidikan

Dalam pendidikan, hukuman dan konsekuensi tidak dapat dipisahkan dari persoalan disiplin. Namun, keduanya perlu ditempatkan secara tepat. Hukuman yang bersifat merendahkan, menyakitkan, atau mempermalukan tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan mendidik. Sementara itu, konsekuensi yang mendidik harus berkaitan dengan perilaku, proporsional, dan memberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan.

Pendekatan disiplin positif mengajak guru melihat perilaku peserta didik bukan hanya sebagai pelanggaran yang harus dihentikan, melainkan juga sebagai persoalan yang perlu dipahami dan ditangani. Guru tetap menetapkan batas, tetapi membantu peserta didik mengenali alasan di balik aturan dan akibat dari tindakannya.

Misalnya, peserta didik yang tidak menyelesaikan tugas perlu diminta bertanggung jawab dengan menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu yang disepakati. Anak yang merusak barang milik temannya perlu dilibatkan dalam upaya memperbaiki kerusakan. Peserta didik yang mengganggu pembelajaran perlu memahami bahwa tindakannya mengurangi hak belajar orang lain.

Dalam pendekatan ini, konsekuensi bukan alat untuk membalas kesalahan, melainkan sarana untuk memulihkan tanggung jawab. Guru tidak mengabaikan pelanggaran, tetapi juga tidak menjadikan pelanggar sebagai sasaran kemarahan.

Di sinilah pedagogi relasional menemukan maknanya. Guru berhadapan bukan dengan objek yang harus dikendalikan, melainkan dengan manusia yang sedang belajar memahami dirinya dan orang lain. Ia perlu menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab.

Hukuman yang mendidik mengarahkan peserta didik untuk memahami kesalahan dan memperbaikinya; hukuman yang lahir dari kemarahan hanya membuat peserta didik menanggung kekesalan orang lain.

Praktik: Sebelum Menghukum, Guru Perlu Berpikir Jernih

Apa yang dapat dilakukan guru ketika menghadapi pelanggaran? Pertama, berikan jeda sebelum mengambil keputusan. Ketika emosi sedang tinggi, guru sebaiknya tidak langsung menjatuhkan hukuman. Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pengendalian diri.

Kedua, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Guru perlu membedakan antara kesengajaan, kelalaian, kesulitan, dan keadaan yang berada di luar kendali peserta didik. Memahami alasan bukan berarti membenarkan pelanggaran. Informasi yang cukup justru membantu guru menentukan respons yang tepat.

Ketiga, pilih konsekuensi yang berkaitan dengan kesalahan. Jika peserta didik tidak mengumpulkan tugas, berikan kesempatan dan batas waktu yang jelas untuk menyelesaikannya. Jika ia mengganggu teman, ajak ia memahami dampaknya dan memperbaiki hubungan. Konsekuensi harus membantu peserta didik belajar bertanggung jawab, bukan sekadar membuatnya menderita.

Keempat, jelaskan alasan di balik keputusan. Peserta didik perlu mengetahui mengapa tindakan tertentu tidak dapat diterima dan apa yang diharapkan setelahnya. Komunikasi yang jelas membuat aturan lebih mudah dipahami dan mengurangi kesan bahwa hukuman diberikan sesuka hati.

Kelima, buka kesempatan untuk memulai kembali. Setelah konsekuensi dijalankan, guru tidak perlu terus-menerus mengungkit kesalahan yang sama apabila peserta didik telah berusaha memperbaikinya. Pendidikan membutuhkan ruang bagi perubahan.

Dalam konteks Papua Selatan, guru juga perlu mempertimbangkan kondisi nyata kehidupan peserta didik. Jarak tempat tinggal, transportasi, tanggung jawab keluarga, lingkungan bahasa, dan kesempatan belajar dapat memengaruhi perilaku mereka. Namun, semua itu perlu diperiksa secara konkret, bukan diasumsikan berdasarkan latar belakang budaya atau tempat asal.

Refleksi: Calon Guru Perlu Belajar Menguasai Diri

Bagi mahasiswa calon guru di STK St. Yakobus Merauke, persoalan hukuman mengajak mereka melihat bahwa kemampuan mendidik tidak hanya diuji ketika peserta didik mengikuti aturan, tetapi terutama ketika mereka melakukan kesalahan.

Calon guru perlu bertanya kepada dirinya sendiri: apakah saya memberikan konsekuensi karena ingin membantu anak berubah, atau karena sedang marah? Apakah keputusan saya mempertimbangkan akibat pendidikan, atau hanya keinginan agar pelanggaran segera berhenti? Apakah setelah menerima hukuman, anak memiliki jalan untuk memperbaiki diri?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena guru kelak akan memiliki kewenangan terhadap peserta didik. Kewenangan itu harus disertai kemampuan mengendalikan emosi, mempertimbangkan keadaan, dan mengambil keputusan secara adil. Guru tidak boleh menjadikan anak sebagai tempat melampiaskan tekanan atau kekecewaan pribadi.

Mendidik dengan hati bukan berarti membiarkan kesalahan. Mendidik dengan akal budi juga bukan sekadar menerapkan aturan secara kaku. Keduanya perlu berjalan bersama: hati menjaga kepedulian terhadap manusia, sedangkan akal budi menuntun guru memilih tindakan yang tepat dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan hukuman bukanlah seberapa takut peserta didik kepada gurunya, melainkan seberapa jauh mereka memahami kesalahan, menyadari akibatnya, dan berusaha memperbaiki perilaku. Guru boleh kecewa, tetapi tidak boleh membiarkan kekecewaan mengambil alih tugas mendidik.

Sebab, sekolah dan ruang kuliah bukan tempat untuk membalas kesalahan. Keduanya adalah ruang bagi manusia untuk belajar, termasuk belajar dari kekeliruan. Hukuman yang mendidik membuka pintu perubahan. Kemarahan yang dilampiaskan justru dapat menutup pintu itu. (*)

Merauke, 11 November 2026

Agustinus Gereda

Tinggalkan Komentar

Email tidak ditampilkan. Komentar akan tampil setelah disetujui moderator. Tautan tidak diizinkan.