Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke
Beriman dan Berkarakter
Pada prinsipnya pembayaran SPP harus dibayarkan di awal semester berjalan sebelum mahasiswa melakukan KRS karena pembayaran tersebut menjadi syarat untuk pengisian KRS online. Pembayaran sebelum pengisian KRS Online pada seemster berjalan dapat dibayarkan secara penuh atau dengan cara dicicil secara langsung ke bendahara STK. Namun ada kalanya hingga batas waktu pembayaran sebelum pengisian KRS online berakhir mahasiswa mengalami kendala finansial. Untuk alasan tersebut mahasiswa dapat meminta dispensasi penangguhan pembayaran pada wakil ketua II bagian keuangan dan sumber daya dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan agar dipertimbangkan apakah dapat diberikan ijin penangguhan pembayaran SPP atau tidak. Apabila mahasiswa mendapatkan ijin penangguhan pembayaran, maka mahasiswa diberikan kelonggaran waktu pembayaran SPP sampai batas waktu tertentu atau dengan sistem pembayaran cicilan sesuai dengan kebijakan dari wakil ketua II.
Apabila mahasiswa mendapat dispensasi penangguhan pembayaran SPP, pembayaran SPP dapat dilakukan sampai dengan batas waktu yang diberikan dengan cara dicicil atau pembayaran langsung. Jika mahasiswa memiliki tunggakan pembayaran pada semester berjalan, maka SPP harus dilunasi paling lambat seminggu sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) pada semester berjalan agar mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS pada semester tersebut.
Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke sejak tahun ajaran 2018 telah menerapkan sistem pembiayaan pendidikan dengan SPP Tunggal. Artinya mahasiswa dalam satu semester cukup membayar biaya SPP yang besarannya sama tanpa biaya-biaya tambahan lain seperti biaya SKS, Uang Kuliah Tetap (UKT), Sumbangan Pendidikan, Uang Kegiatan Mahasiswa, Uang Buku, dll. Jadi mahasiswa dalam satu semester yang sama akan membayar biaya kuliah yang sama (SPP) meskipun jumlah mata kuliah yang diambil berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
Selain biaya SPP yang wajib dibayarkan setiap awal semester, terdapat beberapa biaya yang perlu disiapkan oleh mahasiswa yang sifatnya khusus seperti:
Besaran biaya-biaya di atas bersifat fluktuatif karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, termasuk jumlah peserta yang terlibat.
Khusus untuk mahasiswa semester I (mahasiswa baru), biaya pendidikan yang ditanggung adalah SPP Reguler ditambah Biaya Atribut Mahasiswa Baru yang mencakup biaya Jas Almamater, Kaos, Kartu Mahasiswa dan Orientasi Mahasiswa Baru. Biaya Atribut mahasiswa baru hanya dibayarkan 1x selama mahasiswa studi yaitu di semester I.
Pada prinsipnya setiap mahasiswa berhak melamar beasiswa studi. Namun setiap penyandang beasiswa berhak menentukan apakah mahasiswa pelamar berhak mendapatkan beasiswa atau tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari masing-masing pihak penyandang beasiswa. Umumnya mahasiswa mendaftar pengajuan beasiswa pada semester II setelah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti: Kartu Hasil Studi (KHS), Surat Keterangan Aktif Studi, Surat Rekomendasi, KTP, dll. Khusus beasiswa KIPK dari Kementerian Agama, mahasiswa bisa mendaftar sejak semester I dengan syarat dan ketentuan berlaku. Beasiswa yang tersedia di STK antara lain dari: Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI (Beasiswa KIPK dan Bantuan Studi Mahasiswa Miskin), Beasiswa Pemda Merauke, Beasiswa Pemda Mappi, Beasiswa Pemda Asmat dan Beasiswa Pemda Boven Digoel. Pendaftaran beasiswa dilakukan melalui Wakil Ketua II. Syarat-syarat pendaftaran beasiswa berbeda-beda dari masing-masing penyandang beasiswa. Umumnya pendaftaran beasiswa dilakukan di awal tahun untuk beasiswa dari pemerintah daerah dan di setiap awal semester untuk beasiswa KIPK. Informasi tentang pendaftaran dan persyaratan beasiswa yang dibuka akan disampaikan secara terbuka kepada seluruh civitas melalui grup media sosial dan di papan pengumuman kampus.
Bantuan studi atau beasiswa yang diterima oleh mahasiswa pada prinsipnya digunakan untuk membayar biaya-biaya perkuliahan (SPP dan biaya lainnya jika ada) pada semester berjalan dan yang akan datang (biaya studi terdekat yang mesti dibayarkan). Namun apabila mahasiswa sudah menyelesaikan tanggung jawabnya maka dana bantuan studi/beasiswa dapat dikembalikan kepada mahasiswa. Pengelolaan bantuan studi/beasiswa menjadi kewenangan Wakil Ketua II bagian sumber daya. Pada prinsipnya mahasiswa tidak diperkenankan menyalahgunakan dana bantuan/beasiswa yang dia terima untuk keperluan pribadi tanpa ijin karena dapat diberikan sanksi oleh pihak kampus atau pihak penyandang beasiswa (pemerintah daerah atau pemerintah pusat) berupa pengembalian dana bantuan studi, dicoret atau dihapus dari daftar calon penerima bantuan studi/beasiswa yang akan datang hingga sanksi pidana.
Pembayaran biaya kuliah secara langsung dilayani di ruang bendahara STK pada jam kerja. Bagi mahasiswa yang ingin membayar dengan cara transfer via Bank BRI/Bank Papua/BPR Irian Sentosa bisa dilayani, silahkan meminta nomor rekening STK kepada bendahara. Setelah transfer pastikan Anda menyimpan slip bukti transfer untuk dilaporkan ke bendahara kemudian.
Catatan: selalu simpan bukti pembayaran Anda dari bendahara untuk keperluan verifikasi jika diperlukan
Mahasiswa dapat mengetahui besaran tagihan biaya kuliah semester berjalan dengan cara mengakses siakad.stkyakobus.ac.id melalui akun masing-masing atau dengan cara menanyakan langsung ke bendahara.
Cuti studi diperkenankan bagi mahasiswa semester 3 ke atas sesuai peraturan akademik STK. Apabila mahasiswa hendak mengajukan cuti, mahasiswa perlu mendownload dan mengisi form permohonan cuti yang diketahui oleh orangtua/wali dan Dosen Pendamping Akademik kemudian menyerahkannya ke ketua program studi. Cuti studi hanya diperkenankan selama 1 semester dan dapat diperpanjang kembali maksimal 1 semester dengan mengulangi prosedur yang sama. Jika mahasiswa mendapatkan ijin cuti studi, maka mahasiswa tersebut dibebaskan dari biaya SPP dan cukup membayar biaya cuti sebesar Rp. 800.000,- yang mesti dibayarkan pada saat pengajuan permohonan cuti studi di awal semester.
Apabila mahasiswa tidak membayar biaya kuliah (SPP) pada waktunya dan/atau tidak mendapatkan surat ijin dispensasi penangguhan pembayaran SPP, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengisi kartu rencana studi (KRS) online. Akibatnya mahasiswa tersebut secara sistem dinyatakan tidak aktif (Non Aktif) pada semester berjalan dan biaya SPP akan ditagihkan secara penuh pada semester berjalan. Apabila status mahasiswa Non Aktif, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai mahasiswa yaitu mendapatkan pelayanan akademik, pelayanan kemahasiswaan maupun administratif seperti: mengikuti perkuliahan, bimbingan studi, seminar, kuliah umum, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, menduduki jabatan sebagai pengurus atau anggota dalam organisasi kemahasiswaan, mengajukan/menerima beasiswa, meminta surat/dokumen dari kampus, dll. Mahasiswa yang Non Aktif selama 3 semester berturut-turut akan diberikan sanksi Drop Out (DO).